Biaya Admin Ecommerce Membengkak Hingga 25%, Kemen UMKM Siap Buat Laporan ke Presiden

Isu melambungnya biaya admin e-commerce kini memasuki babak baru. Menteri UMKM, Maman Abdurrahman, berencana untuk melaporkan fenomena ini langsung kepada Presiden. 

Langkah tersebut diambil menyusul kekhawatiran bahwa beban potongan yang kian mencekik dapat berpotensi melumpuhkan daya saing UMKM.

Margin Keuntungan UMKM yang Kian Tergerus

Dilansir dari Bisnis.com, pihak Kementerian UMKM mengakui bahwa keluhan dari para pelaku usaha terus bermunculan. Inti persoalannya adalah besaran potongan biaya admin yang dianggap sudah tidak masuk akal lagi. 

Tingginya biaya layanan ini berdampak langsung pada berkurangnya keuntungan bersih secara drastis.

Menurut Maman, angka potongan sekitar 5% hingga 10% sebenarnya masih berada dalam taraf yang masuk akal. 

Namun, fakta di lapangan menunjukkan realita yang berbeda. Saat ini, para pedagang sering kali terbebani biaya admin yang menyentuh angka 20% hingga 25%. 

“Kalau masih di 5-10 % yang margin fee, itu mungkin masih make sense. Sekarang mencapai angka 25%, 20-25%,” ungkap Maman.

Lonjakan beban ini dinilai sangat memberatkan dan menyulitkan pelaku usaha untuk berkembang.

Baca juga: Banyak yang Tertukar, Begini Cara Membedakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Dampak Biaya Admin Terhadap Harga Produk

Biaya admin yang semakin tinggi menuntut para pelaku usaha untuk terus beradaptasi. Beberapa cara yang biasa dilakukan adalah dengan menaikkan harga produk atau memperkecil size produk.

Keduanya dilakukan agar keuntungan dari setiap produk tetap stabil. Namun, hal itu tentu akan sangat memengaruhi jumlah penjualan.

Misalnya, sebuah produk dijual dengan harga Rp100.000. Jika marketplace mengenakan potongan biaya admin sebesar 20%, maka sekitar Rp20.000 akan langsung dipotong oleh platform. 

Artinya, penjual hanya menerima sekitar Rp80.000. Kondisi ini membuat margin keuntungan UMKM menjadi semakin tipis.

Oleh karena itu, Maman merasa pemerintah merasa perlu hadir untuk memberikan perlindungan agar UMKM tetap bisa bertahan di tengah persaingan digital.

Salah satu ecommerce yang mengalami kenaikan adalah Shopee. Simak Biaya Admin Shopee untuk Seller Mulai 2026.

Solusi yang Ditawarkan Melalui Regulasi Baru

Meski situasinya mendesak, pemerintah mengakui bahwa intervensi langsung terhadap hal tersebut tidaklah mudah. 

Hal ini disebabkan oleh benturan dengan prinsip mekanisme pasar bebas yang berlaku di industri digital. 

Oleh karena itu, regulasi yang tengah dipersiapkan tidak akan menyasar pengaturan angka marketing fee atau biaya layanan secara spesifik.

Sebagai gantinya, pemerintah akan fokus pada pemberian insentif khusus bagi UMKM yang menggunakan bahan baku lokal dalam proses produksinya. 

“Kita tidak atur masalah marketing fee, charging fee segala macam. Tapi yang kita atur adalah siapapun dia, UMKM usaha mikro kecil menengah dan memproduksi bahan lokal dia wajib diberikan insentif khusus,” tegas Maman. 

Saat ini, bentuk konkret dari insentif tersebut masih dalam tahap diskusi mendalam dengan berbagai pihak terkait untuk memastikan bantuan yang diberikan tepat sasaran.